UTS Pancasila dan Kewarganegaraan

  1. Menurut pandangan saya, peran agama dan lembaga keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting di Indonesia, terutama dalam membentuk landasan etika, moral dan perilaku pribadi. Sesuai dengan perspektif Pancasila pertama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, agama diposisikan sebagai sumber nilai etis dan spiritual yang menjadi fondasi perilaku setiap masyarkat yang ada dalam melakukan kehidupan bernegara. Setiap warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Agama tidak hanya menjadi urusan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memiliki peran untuk memperkuat etika sosial dan perilaku antar satu sama lain. Dengan adanya agama, manusia dapat mengetahui batasan-batasan berperilaku untuk mengetahui apakah suatu hal yang Ia lakukan adalah hal yang baik atau tidak.

    Lembaga keagamaan memiliki fungsi sebagai kelompok atau badan yang tidak hanya mengatur kehidupan ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun toleransi dan kepedulian antar sesama manusia. Negara menurut Pancasila tidak mencampuri ajaran agama, namun berkewajiban melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama secara adil bagi seluruh pemeluk agama, tanpa diskriminasi.

    Salah satu contoh yang ada di Indonesia terkait hal diatas adalah gerakan Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu membangun 1.000 Rumah untuk Korban Bencana Aceh (Sumber: Klik disini). Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perang agama dan lembaga keagamaan di dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, terutama di Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan melalui sila pertama.

  1. Konstitusi memiliki fungsi utama untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak serta kewajiban warga negara. UUD NKRI Tahun 1945 digunakan sebagai konstitusi Indonesia, memuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, mulai dari pembagian kekuasaan, perlindungan HAM hingga mekanisme perubahan konstitusi. Berikut poin-poin penting dalam pelaksanaan konstitusi yang ada:
  • Jaminan Hak Asasi Manusia
    HAM diatur secara eksplisit dalam Bab XA Pasal 28A–28J UUD 1945, yang menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, hak beragama, serta hak memperoleh keadilan. Implementasinya terlihat pada kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di ruang publik, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan seperti pembatasan berlebihan atau bahkan pembungkaman secara paksa dalam kondisi tertentu.
  • Pembatasan Kekuasaan
    Kekuasaan negara dibagi menjadi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Presiden sebagai eksekutif tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena diawasi oleh DPR dan diuji oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan masyarakat menggugat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
  • Negara Hukum (Rechtsstaat)
    Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui KPK merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum.

  1. Pada lingkungan sekitar saya, khususnya daerah tempat saya tinggal terdapat kegiatan kegiatan kerja bakti warga di tingkat RT, seperti membersihkan lingkungan sekitar, selokan serta fasilitas umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala dan melibatkan warga.

Analisi Berdasarkan Nilai Dasar Pancasila

Fenomena kerja bakti dan pilah sampah tersebut mencerminkan nilai dasar Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui kerja bakti, warga menunjukkan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak bersama sekaligus tanggung jawab bersama. Dalam pandangan Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, kepentingan pribadi seharusnya tidak mengabaikan kepentingan bersama. Semangat gotong royong yang tercermin dalam kerja bakti merupakan nilai kultural bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan secara filosofis dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

Analisis Berdasarkan Nilai Instrumental

Nilai dasar tersebut diterjemahkan ke dalam nilai instrumental melalui aturan dan kesepakatan yang berlaku di lingkungan RT. Contohnya melalui penetapan jadwal kerja bakti secara rutin, pembagian tugas kebersihan serta imbauan dari pengurus RT agar seluruh warga berpartisipasi.

Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman agar pelaksanaan kerja bakti berjalan tertib dan adil. Dengan adanya nilai instrumental, semangat kebersamaan tidak hanya bergantung pada kesadaran individual, tetapi juga diperkuat oleh norma sosial yang disepakati bersama oleh warga.

Analisis Berdasarkan Nilai Praksis

Untuk nilai praksis, kegiatan kerja bakti merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Warga yang secara konsisten mengikuti kegiatan ini telah mengimplementasikan sikap gotong royong, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti adanya sebagian warga yang kurang konsisten dalam memilah sampah atau tidak selalu berpartisipasi dalam kerja bakti. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan nilai praksis Pancasila belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan kesadaran kolektif.


  1. Berikut adalah jawaban untuk Fotograi Esai
Spanduk Tentang Pengambilan Sampah

Foto menampilkan sebuah spanduk jadwal pengambilan sampah yang terpasang di lingkungan permukiman saya, yaitu Kp. Sukaresmi, Kota Cimahi. Spanduk tersebut memuat pengaturan hari pengambilan sampah organik dan non-organik, serta imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di balik kesederhanaannya, spanduk ini menjadi penanda adanya sistem pengelolaan sampah berbasis kesadaran warga di tingkat lingkungan paling dasar.

Foto ini merekam praktik kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang teratur. Penentuan hari pengambilan sampah organik dan non-organik menunjukkan adanya kesadaran kolektif warga bahwa sampah tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Spanduk ini tidak sekadar berfungsi sebagai pengumuman, tetapi menjadi simbol kesepakatan sosial warga dalam menjaga alam sebagai ruang hidup bersama.

Fenomena yang tertangkap dalam foto ini mencerminkan pengamalan beberapa nilai Pancasila:

  1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
    Pengelolaan sampah yang tertib menunjukkan sikap beradab dalam memperlakukan lingkungan. Warga menyadari bahwa lingkungan yang bersih berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup manusia.
  2. Persatuan Indonesia
    Aturan pengambilan sampah hanya dapat berjalan jika seluruh warga mematuhinya. Hal ini menunjukkan adanya persatuan dan kerja sama sosial demi kepentingan bersama, meskipun dilakukan dalam skala lingkungan kecil.
  3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
    Dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang jelas, manfaat lingkungan bersih dapat dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Tidak ada pihak yang dirugikan akibat perilaku membuang sampah sembarangan.

Kearifan lokal dalam foto ini terletak pada kesederhanaan sistem yang efektif. Tanpa teknologi rumit dan hanya dengan kesepakatan bersama, masyarakat mampu membangun pola hidup ramah lingkungan melalui kesepakatan sosial dan kedisiplinan bersama. Nilai ini sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia dan Pancasila itu sendiri.